SOPPENG — Sorotnews, my, id
Pernyataan kontroversial Wakil Bupati Soppeng, Selle KS Dalle, dalam sebuah forum kembali memantik kehebohan publik. Bertempat di Rumah Jabatan Wakil Bupati, Rabu (15/4/2025), Selle menyampaikan bahwa dirinya "tidak seperti bupati yang lama", sebuah pernyataan yang dinilai menyerang secara terbuka kepemimpinan sebelumnya.
Hal ini diungkapkan saat panitia pelaksana kegiatan workshop pengelolaan BUMDes dan UMKM dari Lembaga pemantau korupsi dan aparatu negara(LKPN) meminta klarifikasi atas instruksi penghentian kegiatan oleh pihak Dinas PMD yang mengatasnamakan perintah Wabup.
“Kami sangat terkejut. Saat ingin meminta klarifikasi, Pak Wabup justru menyampaikan bahwa tidak boleh ada lagi kegiatan pelatihan di Kabupaten Soppeng, termasuk yang dibiayai dana pribadi. Lalu ia berkata, ‘Saya tidak seperti bupati yang lama’,” ungkap Andi Irfan, sekretaris panitia.
Pernyataan tersebut langsung menjadi sorotan banyak pihak. Dinilai bukan hanya sebuah kebijakan teknis, tetapi juga sebagai bentuk manuver politik yang sarat nuansa pencitraan dan tudingan terselubung terhadap pemerintahan sebelumnya.
*LHI: “Pernyataan Wabup Tidak Elok dan Sarat Framing Politik”*
Menanggapi hal itu, Lembaga Kajian Advokasi HAM Indonesia (LHI) menyampaikan kekecewaan. Ketua LHI, Mahmud Cambang, dengan tegas menyayangkan sikap dan ucapan Wabup yang dianggap tidak mencerminkan etika sebagai pejabat publik.
“Pernyataan seperti itu tidak seharusnya keluar dari seorang pejabat selevel wakil bupati. Kalaupun ada kebijakan penghentian kegiatan, sampaikan secara administratif dan profesional. Bukan justru membanding-bandingkan dengan kepemimpinan sebelumnya seolah-olah mau menonjolkan diri,” tegas Mahmud.
Mahmud juga mengungkapkan bahwa kegiatan workshop tersebut murni inisiatif lembaga dan pendanaan berasal dari pribadi pengurus desa, bukan uang negara. Bahkan, biaya Rp500 ribu yang disebutkan adalah untuk konsumsi dan akomodasi peserta yang diundang secara resmi.
“Pak Wabup, anggaran itu bukan dari APBD. Itu dana pribadi dari pengurus desa yang ingin belajar dan meningkatkan kapasitasnya mengelola BUMDes. Salahnya di mana?” sindir Mahmud.
Ia juga menyampaikan bahwa kegiatan ini seharusnya diapresiasi, karena menjadi terobosan bagi pengembangan kapasitas pengurus desa tanpa membebani anggaran pemerintah. “Baru kali ini ada workshop pengelolaan BUMDes yang diinisiasi non-pemerintah. Bukannya didukung, malah dimatikan,” tambahnya.
*LHI Catat dan Akan Awasi Ketat*
LHI menyatakan akan mencatat pernyataan Wabup sebagai referensi pengawasan. Jika di kemudian hari ditemukan kegiatan pelatihan serupa oleh pihak tertentu, LHI akan membuka datanya ke publik sebagai bentuk konsistensi sikap.
“Kami justru dukung efisiensi anggaran. Tapi kami juga akan awasi. Kalau nanti ada pelatihan-pelatihan lain yang ternyata dijalankan juga, itu artinya inkonsistensi. Kami akan buka datanya,” ujar Mahmud.
Terakhir, Mahmud mempertanyakan: apakah pernyataan Wabup menyiratkan bahwa bupati sebelumnya terlalu “gampangan” menyetujui kegiatan? Dan apakah Wabup Selle kini merasa memegang kendali seolah telah menjadi bupati?
“Kami tidak tahu apakah Pak Wabup ini juga sudah merangkap sebagai Bupati. Tapi yang pasti, pernyataan bernada nyinyir itu sangat disayangkan. Di saat masyarakat ingin bergerak, justru dihadang,” pungkasnya. (Redaksi)
0 Komentar